Koperasi Hidayah Adil Makmur
SHARE :

Kuatkan Kesaktian Koperasi Mampu Jadi Vitamin Untuk UMKM

31
10/2020
Kategori : Berita Terkini
Komentar : 0 komentar
Author : Karim Al-Jabber


Ilustrasi – koperasi

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof. Rully Indrawan mengungkapkan koperasi diposisikan sangat jelas yaitu sebagai agregator bagi UMKM. Termasuk juga dengan pembiayaan dimana LPDB-KUMKM ditugasi secara khusus melayani pembiayaan pada koperasi. 

“Hal ini menjadi hal penting untuk masa depan koperasi. Dan saat ini koperasi juga diperkuat dengan digitalisasi dan program-program dalam rangka penguatan UMKM,” tutur Rully Indrawan dalam webinar bertajuk “Meneropong Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Bidang Ekonomi Kerakyatan” di Bandung, Jum’at (30/10/2020). 

Berbeda dengan krisis 1998, dimana UMKM mampu survive dan menjadi andalan perekonomian saat ith. Kini wabah pandemi Covid-19 di 2020 membuat sekitar 90% UMKM terdampak dan 50% pelaku UMKM mengalami kesulitan finansial.

“Tapi program ekonomi nasional yang sudah dirancang dalam rangka pemulihan perekonomian memberikan imbas luar biasa bagi UMKM untuk bisa bangkit. Baik yang melalaui APBN maupun kebijakan restrukturisasi, relaksasi pinjaman, program PEN,  restrukturisasi pinjaman dimana LPDB secara khusus melayani koperasi,” jelas SeskemenkopUKM Rully Indrawan.

Lebih lanjut Rully Indrawan menyebutkan dalam setahun ini banyak sekali dikerjakan KemenkopUKM  yang bersinergi dengan  K/L lainnya, karena UMKM menjadi sektor yang paling terpukul akibat pandemi Covid-19.

“Kita digerakan oleh sebuah komitmen yang jelas dari Presiden,” imbuh Rully Indrawan. 

Rully pun mengklaim sesuai arahan Presiden Jokowi, pada 2021 nanti kegiatan infrastuktur dikurangi dan semua energi diarahkan dan difokuskan pada UMKM. Mengingat ekonomi kerakyatan sangat dekat dengan UMKM lantaran 99,47% pelaku usaha di tanah air bagian dari UMKM. Terlebih UMKM mampu menyerap 97 persen tenaga kerja. 

” Salah satu  yang populer adalah Banpres Produktif untuk Usaha Mikro dimana saat ini sudah terealisasi 76, 31% dari 12,4 juta pelaku usaha mikro.Kami targetkan pada Desember 2020 semua  terealisasi 100 persen. Dan pada 2021 akan disalurkan lagi pada  20 juta pelaku usaha mikro,” jelas Rully. 

Langkah ini pun digadang-gadang menjadi yang hal paling baik dan bagus dalam satu tahun kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi)- Ma’ruf Amin di Bidang Ekonomi Kerakyatan adalah kolaborasi yang semakin solid antara Kementrian/Lembaga (K/L) Dalam mengurus dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

“Dulu ada kesan UMKM tidak ada yang mengurus. Sekarang semua Kementerian dan Lembaga berbicara soal UMKM dan kami di KemenkopUKM yang memiliki tugas khusus mengurus UMKM, merasa kolaborasi yang dibangun antar K/L sangatlah bagus. Kita tahu saat ini setidaknya ada 18 Kementerian yang mengurus UMKM, dampak pandemi Covid-19 yang mulai dirasakan awal Maret hingga kini, semakin membuat kolaborasi K/L semakin solid dalam mengangkat UMKM yang memang sangat terdampak akibat pandemi,” paparnya.

Sementara itu, Ketua bidang koperasi dan UKM Paguyuban Pasundan Dr. Mustofa Jamaludin menilai ekonomi kerakyatan tetap berputar meski ada hambatan akibat pandemi Covid-19.

“Ekonomi kerakyatan adalah UMKM dan koperasi dimana saat ini tetap bergerak meski ada hambatan akibat pandemi. 

Banpres Produktif untuk Usaha Mikro adalah angin segar bagi UMKM di daerah untuk bangkit lagi. Terkait hambatan seperti mobilisasi massa atau berjualan pola konvensional saya kira digitalisasi merupakan jawaban bagi UMKM.

“Lalu harus ada kerjasama dari hulu sampai hilir diantara pelaku UMKM karena kita tidak bisa bekerja sendiri sendiri,” katanya. 

Sedangkan, Dr Arif Budimanta mengatakan tren pemulihan ekonomi mulai membaik meski di tengah wabah Pandemi yang belum mereda.

“Untuk ekonomi saya kira kuartal 3 di 2020 akan lebih baik dibanding kuartal 2 tahun ini. Artinya apa, kita sudah melewati fase terburuk dalam ekonomi terbukti berbagai indikator ekonomi sekarang mulai membaik,” ujar Arif.

Diakuinya ada yang harus dioptimalkan dalan pembangunan ekonomi kerakyatan, yaitu optimalisasi peminjaman buat usaha mikro dan peran UMKM koperasi dalam rantai pasok global. 

Hal senada diungkapkan oleh Dr Panutan Sulendrakusuma mengatakan ekonomi kerakyatan itu sebenarnya bagi seluruh warga negara. Ia mengutip pasal 27 ayat 1 UUD 1945 dimana semua warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dan adil.

“Jadi antara si kaya dan miskin adalah sama, namun karena jumlah yang kecil dominan maka sudah wajar mendapatkan bantuan dari negara,” tambahnya.

Berita Lainnya



Tinggalkan Komentar